Kolaborasi Bapenda Kabupaten Serang dan FEB Unpad dalam Pengembangan Zona Nilai Tanah untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya institusi melalui penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT). Kerja sama mencakup analisis potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), analisis harga pasar tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR), pemetaan dan klasifikasi zona nilai tanah, penyusunan rekomendasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta pendampingan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) ZNT untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Output Kerja sama

  • Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
  • Analisis potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan aspek tata guna lahan dan Zona Nilai Tanah (ZNT).
  • Analisis harga pasar tanah dan penyusunan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagai dasar penetapan NJOP.
  • Pemetaan, klasifikasi, dan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) di wilayah Kabupaten Serang.
  • Rekomendasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan hasil analisis potensi PBB.
  • Pendampingan dan penguatan kapasitas dalam penyusunan serta penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) Zona Nilai Tanah.
  • Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya institusi yang mendukung optimalisasi pengelolaan pajak daerah.
  • Laporan hasil pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama secara berkala.

Outcome Kerja sama

Terwujudnya sistem penilaian Zona Nilai Tanah yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data untuk mendukung penetapan NJOP serta optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Serang, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi, serta tersedianya rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.