Kolaborasi Unpad-Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) resmi menjalin kerja sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam bidang kajian strategis kebijakan luar negeri dan peningkatan kapasitas akademik.
Kerja sama ini akan dijalankan secara terintegrasi antara:
✔️ Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kemlu RI
✔️ Departemen Hubungan Internasional FISIP Unpad
✔️ Program Studi Sarjana Hubungan Internasional
✔️ Pusat Studi Keamanan dan Internasional Unpad
Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun ke depan, dengan opsi evaluasi dan perpanjangan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.
Output Kerja sama
- Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Strategi Kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang hukum dan peradilan, yang dapat digunakan sebagai masukan kebijakan bagi Mahkamah Agung RI.
- Publikasi Ilmiah Bersama, baik berupa artikel jurnal, prosiding, maupun laporan rekomendatif hasil kajian dan evaluasi yang dilaksanakan secara kolaboratif.
- Kegiatan Ilmiah Bersama, seperti:
- Seminar dan konferensi tingkat nasional/internasional
- Workshop, diskusi panel, dan Focus Group Discussion (FGD)
- Lokakarya penguatan kebijakan hukum
- Pertukaran Narasumber dan Tenaga Ahli, dalam kegiatan peradilan, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pengembangan hukum.
- Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelatihan, penelitian, dan pengembangan bagi dosen, peneliti, mahasiswa, dan staf kedua belah pihak.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis hasil penelitian hukum yang aplikatif dan relevan bagi kebutuhan publik.
- Penguatan Basis Data dan Informasi Strategis, melalui pertukaran data dan analisis bersama untuk kebutuhan perumusan kebijakan hukum dan peradilan.
- Peningkatan Reputasi Akademik dan Lembaga, melalui kolaborasi yang memperkuat fungsi keilmuan dan kelembagaan di tingkat nasional.
- Rekomendasi Strategis Bidang Hukum dan Peradilan, sebagai kontribusi nyata dari perguruan tinggi terhadap sistem hukum Indonesia.